Kairo, 24 Muharram 1434/ 8 Desember 2012 (PERANG DUNIA XXX) - Muhamad Baradei, pemimpin Partai Sekuler Mesir yang menentang Dekrit Presiden, menyanggupi dialog nasional yang ditawarkan Presiden Mesir, Muhamad Mursi dengan syarat dekrit harus dibatalkan, lapor koresponden Mi’raj News Agency (MINA) Dany Novery di Kairo, Sabtu (8/12).
Baradei memberikan syarat tersebut berkaitan dengan undangan Presiden Mursi kepada tokoh politik dan pakar hukum ke Istana Presiden untuk pertemuan komprehensif Sabtu siang guna mencari jalan keluar bagi krisis yang sedang terjadi.
Krisis yang melanda Mesir berawal dari dekrit yang dikeluarkan Mursi berkaitan dengan penyidikan dan pengadilan ulang tersangka kasus pembunuhan demonstran 25 Januari 2011. Tujuan penyidikan ini adalah guna memelihara revolusi dan undang-undang.
Dalam konflik saat ini, kantor Ikhwanul Muslimin di Kairo juga dibakar oleh para demonstran setelah sebelumnya telah jatuh korban lima pendemo tewas ketika terjadi kerusuhan di depan Istana Kepresidenan.
Sementara itu, Hamdin Sabahi, pemimpin Partai Al-Karama di Mesir yang berada dalam satu front dengan Baradei, menolak mentah-mentah dialog tersebut.
Menurut Sabahi, Revolusi Mesir merupakan sebuah harga mati sehingga siapa saja yang menerima ajakan dialog Presiden Mursi berarti telah mengkhianati Mesir.
Sebelumnya dikabarkan oposisi Mesir menolak dialog yang ditawarkan Presiden Mursi. "Saya tidak akan pernah membiarkan pembunuhan, sabotase atau kudeta terhadap legitimasi ini," kata Presiden Mursi pada Kamis malam saat ia berbicara di televisi pemerintah pasca bentrokan berdarah antara pihak pendukung dan oposisinya di dekat istana kepresidenan yang menyebabkan sedikitnya lima orang meninggal.
Dalam sambutannya, Mursi berjanji akan mengungkap penghasut di balik kekerasan protes yang baru-baru ini meletus karena perselisihan politik yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan dialog bersama itu.
Dia menyatakan kesedihannya karena menemukan dari mereka yang ditangkap selama bentrokan memiliki hubungan dengan kelompok politik tersebut.
Setelah shalat Jum'at, para demonstran oposisi turun ke jalan-jalan dekat istana kepresidenan.
Situasi itu menimbulkan "bahaya besar bagi stabilitas," mendorongnya untuk mengeluarkan deklarasi konstitusi yang kontroversial seolah memberikannya kekuasaan mutlak, lanjut Mursi yang mengklaim keputusan tersebut memungkinkan penyelesaian pada konstitusi.
Dengan menempatkan keputusan presiden yang masih dalam pengawasan peradilan, deklarasi itu tidak dimaksudkan untuk menyangkal wewenang peradilan atau menghilangkan hak warga masyarakat untuk mendapatkan keadilan melalui sistem hukum yang legal, akan tetapi dekrit itu dimaksudkan untuk melindungi keputusan "berdaulat" terkait dengan keamanan nasional dan negara.
Namun, Mursi menunjukkan ia memahami kontroversi tersebut seputar pasal enam yang menyatakan “Presiden berwenang mengambil tindakan apapun yang dirasa cocok untuk melestarikan dan melindungi revolusi, persatuan nasional atau keamanan nasional.” (MINA).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar