Jumat, 07 Desember 2012

MURSI: TIDAK ADA TOLERANSI PADA UPAYA KUDETA TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT


        Kairo, 24 Muharram 1434/08 Desember 2012 (PERANG DUNIA XXX) - Setelah terjadinya aksi protes kelompok oposisi di depan Istana Kepresidenan Ittihadiyah hingga menjatuhkan korban disusul tuntutan oposisi, akhirnya untuk kedua kali Presiden Mesir Muhammad Mursi berbicara terkait Deklarasi Konstitusi (Dekrit) yang dikeluarkannya, 21 November lalu.

       Lembaga Studi Informasi Alam Islam (SINAI) Mesir dalam surat elektroniknya yang yang diterima kantor berita Islam Mi’raj News Agency (MINA), Sabtu pagi (08/12) melaporkan, Presiden Mursi menyampaikan pidatonya yang berisi tamparan keras bagi pihak-pihak yang berkamuflase di balik institusi negara.
     Pidato Mursi yang dikutip dari islamstory.com berbahasa arab dan dialih bahasakan oleh Harun AR dari SINAI itu menyatakan, Mursi tidak membedakan antara pendukung dan oposisi, "Negara telah menyatukan semua," kata Mursi.
      Mursi merasakan kepiluan yang mendalam atas jatuhnya korban bentrokan berdarah antara pihak pendukung dan oposisinya di dekat Istana Ittihadiyah  yang telah menyebabkan sedikitnya lima orang meninggal. Mursi mengungkapkan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga syuhada insiden Istana Ittihadiyah.
      Mursi menghimbau, baik kalangan mayoritas atau minoritas harus mengutamakan kepentingan negara, menghormati aksi damai tapi tidak akan menolerir pembuat kekacauan dan kerusakan serta mengajak rakyat untuk ikut serta mengatasi aksi para pengacau  dan yang mengancam tanah air.
      Aksi demonstrasi damai akan dijamin selama tidak mengganggu jalannya produksi dan tidak menyerang perusahaan negara dan swasta.
      "Sama sekali tidak ada hubungan unjuk rasa dengan menyerang perusahaan-perusahaan dan membakar kantor-kantor partai," kata Mursi. Dirinya mengancam, tidak akan ada toleransi pada upaya kudeta terhadap kedaulatan rakyat.
        Aksi demonstrasi Selasa (04/12) lalu contohnya, telah menyerang properti institusi kepresidenan. Mereka yang menyusup ke tengah-tengah demonstran tak akan luput dari hukum.

Kontrak Kerja Demonstran
       Beberapa pelaku yang ditangkap memiliki kontrak kerja dan hubungan dengan beberapa oknum yang mengaku-ngaku mempunyai kekuatan politik
       Salah seorang terdakwa kasus "Tragedi Unta" di Tahrir beberapa waktu lalu telah menggunakan kantornya untuk merancang aksi pengacauan. Beberapa terdakwa telah mengaku mendapat suntikan dana untuk menyerang demonstran damai pro-Mursi.
      "Saya bisa membedakan mana oposisi yang jujur dan mana yang hanya ingin mengancam negara. Membedakan antara oposisi dengan mereka yang mengucurkan dana hasil korupsi untuk  meruntuhkan struktur negara. Ini adalah saatnya untuk menghukum mereka yang telah menghamburkan hartanya untuk menikam stabilitas negara," tegas Mursi.
       Mursi meyakinkan, proteksi kebijakan-kebijakan presiden tidak bermaksud menghalangi peradilan untuk bekerja. Deklarasi Konstitusi itu dikeluarkan adalah untuk antisipasi hal-hal yang membahayakan negara. Masa berlaku Deklarasi Konstitusi akan berakhir setelah referendum konstitusi baru.
       Terkait pasal enam Deklarasi Konstitusi yang menjadi kontroversi, berisi “Presiden berwenang mengambil tindakan apapun yang dirasa cocok untuk melestarikan dan melindungi revolusi, persatuan nasional atau keamanan nasional,”  tidak dibutuhkan lagi jika kondisi negara stabil.
      Mursi menegaskan, tidak akan bersikukuh mempertahankan pasal enam deklarasi konstitusi yang dikeluarkan baru-baru ini. "Tujuan adanya pasal enam hanya untuk melindungi nasib bangsa," kata Mursi.
       Mursi juga mengundang semua parpol, pemuda, para petinggi dan pakar hukum untuk hadil dalam dialog yang akan dilaksanakan Sabtu (08/12) ini  untuk mencari jalan  keluar  bagi krisis yang sedang terjadi.
      Menutup pidatonya, Mursi menyatakan, referendum konstitusi baru akan terlaksana sesuai yang dijadwalkan, 15 Desember 2012. "Saya tidak akan menggunakan otoritas tunggal dalam menetapkan urusan publik, keputusan akhir ada di tangan rakya serta lembaga kehakiman harus menggunakan segala wewenangnya untuk melindungi institusi negara." kata Mursi.
      Sebelumnya, Sabtu lalu (01/12), Mursi menyampaikan pidato di depan jutaan massa pendukungnya tepat di depan Istana Ittihadiyah. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar