Oleh : Abu Dzakir
(PERANG DUNIA XXX) --- Khartoum// Gerakan Pembebasan
Rakyat Sudan Utara (SPLM-N) menyambut baik perpanjangan waktu kesempatan dialog
damai yang ditetapkan oleh pemerintah Sudan, Al Jazeera melaporkan Rabu (20/3).
SPLM-N yang beroperasi di negara
bagian Sudan, Blue Nile dan
Kordofa Selatan menyatakan
perpanjangan tawaran itu adalah "kemajuan".
"Bagi Khartoum yang ingin bernegosiasi langsung dengan SPLM-N adalah kemajuan, tetapi kesulitan akan ada di dalam rincian pembicaraan," kata Phillip Neroun, anggota tim negosiasi SPLM-N.
"Masih terlalu dini untuk bicara tentang perdamaian sampai kedua pihak duduk dan menyepakati beberapa masalah," tambahnya.
"Bagi Khartoum yang ingin bernegosiasi langsung dengan SPLM-N adalah kemajuan, tetapi kesulitan akan ada di dalam rincian pembicaraan," kata Phillip Neroun, anggota tim negosiasi SPLM-N.
"Masih terlalu dini untuk bicara tentang perdamaian sampai kedua pihak duduk dan menyepakati beberapa masalah," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sudan Abdel Rahim Mohammed Hussein, Rabu (20/3), telah memperpanjang tawaran
untuk mengadakan pembicaraan langsung
dengan kelompok gerakan Selatan,
membuka jalan dialog bagi kedua kelompok
untuk pertama kalinya.
Hussein mengatakan Khartoum bersedia berdiskusi dengan kelompok SPLM-N, kesediaan dialog didasarkan pada protokol yang ditetapkan dalam perjanjian damai 2005 dengan Sudan Selatan.
"Kami siap untuk bertemu dengan sektor utara (SPLM-N), dengan syarat dialog dan diskusi didasarkan pada Perjanjian Komprehensif perdamaian dan protokol kedua daerah sebagai referensi," kata Hussein.
Hussein mengatakan Khartoum bersedia berdiskusi dengan kelompok SPLM-N, kesediaan dialog didasarkan pada protokol yang ditetapkan dalam perjanjian damai 2005 dengan Sudan Selatan.
"Kami siap untuk bertemu dengan sektor utara (SPLM-N), dengan syarat dialog dan diskusi didasarkan pada Perjanjian Komprehensif perdamaian dan protokol kedua daerah sebagai referensi," kata Hussein.
Membatasi dukungan gerakan pembebasan
Menteri Pertahanan Sudan juga mengatakan bahwa tim pengamat pertama telah disiapkan untuk memantau zona penyangga demiliterisasi antara Sudan dan Sudan Selatan, sebuah langkah untuk mengekang dukungan lintas perbatasan terhadap gerakan pembebasan.
Menteri Pertahanan Sudan juga mengatakan bahwa tim pengamat pertama telah disiapkan untuk memantau zona penyangga demiliterisasi antara Sudan dan Sudan Selatan, sebuah langkah untuk mengekang dukungan lintas perbatasan terhadap gerakan pembebasan.
Sudan sebelumnya menolak SPLM-N dan menuduh Sudan Selatan memberi dukungan kepada mereka, yang bertujuan menggulingkan Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir, tak lama setelah Sudan Selatan merdeka tahun 2011.
Interaksi pergolakan SPLM dengan Khartoum menghasilkan kesepakatan damai 2005 dan kemudian pemisahan Sudan Selatan.
Kedua negara sepakat pada batas waktu untuk menarik pasukan dari perbatasan yang disengketakan awal bulan ini, setelah tertunda sejak September tahun lalu.
Perang di Kordofan Selatan dan Blue Nile telah memaksa lebih dari 200.000 orang menjadi pengungsi di Sudan Selatan dan Ethiopia. (T/P09)
Mi’raj News
Agency (MINA).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar