Kairo, 26 Muharram 1434/10 Desember 2012 (PERANG DUNIA XXX) – Presiden Mesir
Muhammad Mursi mengeluarkan suatu undang-undang yang memerintahkan
Militer Mesir untuk memelihara keamanan dan melindungi fasilitas penting
negara hingga hasil dari referendum konstitusi 15 Desember diumumkan.
Mursi dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Ahad (10/12) memberikan kepada para perwira militer semua wewenang penangkapan sebagaimana yang telah ditetapkan bagi polisi, demikian menurut Egypt Independent (EI).
Undang-Undang tersebut menetapkan, laporan penangkapan akan dirujuk ke kejaksaan yang relevan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi pengadilan normal.
Pasal kedua dari Undang-undang itu menetapkan, bintara dan perwira militer yang terlibat dalam tugas untuk memelihara keamanan dan perlindungan instalasi vital akan memiliki kekuasaan hukum negara dalam menjalankan semua tugas tersebut, dan memungkinkan mereka untuk menggunakan kekuatan sejauh yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka.
Gelar Demontrasi Massal Dukung Keputusan Mursi
Sementara itu, gerakan Islamist akan menggelar demonstrasi massal Selasa (11/12) di tiga daerah yaitu di Kairo, Alexandria, dan Assiut.
Demonstrasi Massal yang berjudul "Konsensus Nasional" itu dalam rangka mendukung upaya Mursi untuk menyelesaikan referendum konstitusi pada 15 Desember mendatang.
Helmy al-Gazzar, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Kebebasan (Freedom and Justice Party/FJP) di Giza mengatakan, pawai demonstrasi gerakan Ikhwanul Muslimin akan dimulai dari Masjid Rabaa al-Adaweya di Nasr City yang nantinya akan bergabung dengan pawai demonstrasi yang digelar oleh gerakan Salafi dari Masjid Rashdan.
Gerakan Islamist itu mengharapkan jutaan orang berpartisipasi dalam demonstrasi massal nanti.
Sabtu pekan lalu, puluhan ribu orang dari gerakan Islamist berkumpul di Renaissance Square, tepatnya di depan Universitas Kairo untuk mendukung Mursi.
Mi’raj News Agency (MINA)
Mursi dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Ahad (10/12) memberikan kepada para perwira militer semua wewenang penangkapan sebagaimana yang telah ditetapkan bagi polisi, demikian menurut Egypt Independent (EI).
Undang-Undang tersebut menetapkan, laporan penangkapan akan dirujuk ke kejaksaan yang relevan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi pengadilan normal.
Pasal kedua dari Undang-undang itu menetapkan, bintara dan perwira militer yang terlibat dalam tugas untuk memelihara keamanan dan perlindungan instalasi vital akan memiliki kekuasaan hukum negara dalam menjalankan semua tugas tersebut, dan memungkinkan mereka untuk menggunakan kekuatan sejauh yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka.
Gelar Demontrasi Massal Dukung Keputusan Mursi
Sementara itu, gerakan Islamist akan menggelar demonstrasi massal Selasa (11/12) di tiga daerah yaitu di Kairo, Alexandria, dan Assiut.
Demonstrasi Massal yang berjudul "Konsensus Nasional" itu dalam rangka mendukung upaya Mursi untuk menyelesaikan referendum konstitusi pada 15 Desember mendatang.
Helmy al-Gazzar, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Kebebasan (Freedom and Justice Party/FJP) di Giza mengatakan, pawai demonstrasi gerakan Ikhwanul Muslimin akan dimulai dari Masjid Rabaa al-Adaweya di Nasr City yang nantinya akan bergabung dengan pawai demonstrasi yang digelar oleh gerakan Salafi dari Masjid Rashdan.
Gerakan Islamist itu mengharapkan jutaan orang berpartisipasi dalam demonstrasi massal nanti.
Sabtu pekan lalu, puluhan ribu orang dari gerakan Islamist berkumpul di Renaissance Square, tepatnya di depan Universitas Kairo untuk mendukung Mursi.
Mi’raj News Agency (MINA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar