(PERANG DUNIA XXX) --- Jakarta// Aktivis dan politisi yang tergabung dalam
kelompok oposisi berkumpul dalam Musyawarah Akbar Demi Kedaulatan Bangsa di
gedung PP Muhammadiyah membicarakan tuntutan rakyat Indonesia dan menyepakati
akan menggelar aksi nyata di lapangan, Jakarta , Kamis (14/2).
Tokoh-tokoh yang
dihadirkan dalam acara tersebut mewakili dari berbagai kalangan, seperti Rizal
Ramli dari kalangan politisi dan pakar ekonomi, Azyumardi Azra dari kalangan
akademisi, Ratna Sarumpaet selaku Ketua Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia,
dan banyak tokoh pakar lainnya.
Sepuluh lebih
tokoh oposisi yang menjadi nara sumber pada kesempatan itu menyatakan
kesepakatannya bahwa kedaulatan sudah tidak dimiliki oleh bangsa Indonesia
disebabkan oleh penguasaan asing terhadap semua sumber daya milik Indonesia. Dan
semuanya sepakat untuk melanjutkan wacana oposisi mereka ke tahap aksi.
“Sampai di sini
wacana sudah selesai, sudah waktunya kita berbuat. Saya tidak terima, kenapa
negara kaya raya ini rakyatnya mayoritas miskin,” kata Rizal Ramli.
“Perlawanan sudah
terjadi di berbagai daerah. Ini terjadi karena seluruh elemen negara kita sudah
dikuasai oleh asing,” kata Salamuddin Daeng, Ketua Indonesia for Global Justice.
Ratna pun
menegaskan bahwa sudah waktunya rakyat bertindak.
“Jika kita tidak
bersuara kali ini, maka layak kita bercermin kembali,” katanya. “Bangsa ini
bukan milik sekelompok orang.”
Desakan untuk
menggelar aksi tuntutan terhadap pemerintah diperkuat oleh pernyataan Marwan
Batubara, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRRES).
“Jangan sampai
kita pindah dari acara ke acara lain. Kita harus mulai beraksi. Kita harus
berpihak kepada 245 juta rakyat Indonesia,” katanya.
Haris Rusly Moti,
Ketua Petisi 28, dengan tegas menyatakan, “Apa lagi alasan yang membuat kita
tidak bersatu? Kita akan ultimatum pemerintah sampai tanggal 24 Maret untuk
laksanakan berbagai tuntutan. Jika tidak, 25 Maret kita turun ke istana.”
Ada pun dari
pihak PP Muhammadiyah yang diwakili oleh Abdul Muti menyatakan pandangan
Muhammadiyah tentang gerakan oposisi ini.
“Upaya-upaya
melakukan perubahan harus dengan cara-cara yang damai, inilah cara pemikiran
Muhammadiyah. Kita akan terus melakukan gerakan politik berbasis masyarakat
madani. Gerakan ini harus tetap disuarakan,” kata Abdul yang mewakili Din
Syamsuddin yang tak bisa hadir.
Acara ini adalah
kali ketiga dilaksanakan dalam mengumpulkan tokoh-tokoh oposisi. Pada acara
kali ini, akan dibuat rumusan-rumusan tuntutan yang kemudian akan disampaikan
kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan memberi batas waktu. Jika
tidak dipenuhi, maka koalisi oposisi ini mengancam akan menggelar aksi besar pada akhir Maret.
(ABU DZAKIR).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar